Bupati Irsyad Minta Perusahaan Ikut Mengurangi Rumah Tak Layak Huni

Pasuruan - Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf menyatakan pemerintahannya terus bekerja keras mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH). Selain mengandalkan dana dari APBD dan APBD, Irsyad berharap peran maksimal perusahaan dalam program pemugaran rumah tidak huni.

"Pembangunan RTLH tidak hanya mengharapkan dari APBN dan APDB saja, perusahaan harus ikut berperan maksimal melaui dana CSR-nya. Perusahaan di Pasuruan sangat banyak, ribuan, tapi belum ada yang mengarahkan CSR-nya untuk RTLH," kata Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad usai menemui 48 Pendamping RTLH di Gedung Segoropuro, Pendopo Kabupaten, Senin (5/6/2017).

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut, katanya, harus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kredibel dan akuntabel atau tim khusus yang dibentuk pemerintah sehingga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk RLTH.

"Jangan kerjasama dengan LSM yang nggak jelas kerjanya. CSR harus dikelola LSM yang betul-betul mendampingi masyarakat, memfasilitasi CSR agar tepat sasaran," tandasnya.

Gus Irsyad juga mengapresiasi 4 tahun kinerja Pendamping RTLH yang sudah mengabdikan dengan baik, memastikan dana RTLH baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan rumah. Sebelumnya banyak penerima dana RTLH menggunakan uangnya untuk kepentingan lain seperti beli sapi, motor atau barang lainnya.

"Mereka ini mendampingi para penerima dana RTLH agar uangnya benar-benar untuk pembangunan rumah. Mereka tidak menerima gaji dari dana penerima tersebut, tapi mendapat gaji dari APBD," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Irsyad juga meminta masukan dari para pendamping RTLH terkait program tersebut. "Kami juga meminta masukan dari mereka karena mereka ada di lapangan jadi tahu betul masalah lapangan," ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunib, mengatakan pihaknya sangat mendukung jika CSR diarahkan ke RTLH.

"Justru sangat mengena sekali karena sebentulnya sudah ada kan lembaga CSR, tinggal diarahkan ke sana. Melalui tim yang dibentuk pemerintah CSR bisa diarahkan ke MCK, air bersih, yang sebentulnya beberapa perusahan sudah ada. Yang untuk ke RTLH belum ada, itu nanti kita fasilitasi," katanya.

Zunib mengatakan saat ini RTLH di Kabupaten Pasuruan mencapai 10.000 unit. Tahun ini pihaknya menargetkan membangun 2000 RTLH.

"Anggaran dari APBD, yakni Program Pemugaran Rumah Tak Layak Huni sebesar Rp20 miliar dan Program Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari APBN Rp5 miliar untuk 350 unit," pungkasnya.